foto1
foto1
foto1
foto1
foto1



PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA HARUS DIDUKUNG BASIS DATA KELUARGA YANG AKURAT

Pemutakhiran Data Basis Keluarga Dilakukan untuk Memastikan Validitas Data Kependudukan akibat Perubahan Komposisi Data akibat Penikahan, Kematian, Kelahiran, Emigrasi dan lain sebagainya.


Kader Pendataan Keluarga se-Kota Probolinggo foto bersama dengan Kepala UPT. Mayangan (tengah) saat Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Basis Keluarga Tahun 2017 di Aula PKK Kota Probolinggo. (01/08/2017)

 

Dengan tujuan menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, pembangunan keluarga Indonesia saat ini  harus difokuskan pada pengendalian penduduk, sebab kondisi kependudukan yang semakin padat akan menyebabkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, bahkan penataan tata ruang kota yang saat ini seharusnya menjadi ruang hijau justru telah banyak ditempati  pemukiman rumah-rumah.
  
“Keberhasilan tujuan tersebut harus didukung data yang valid. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan oleh kader pendata terlatih se Kota Probolinggo, dilakukan mulai dari wilayah terkecil di tingkat RT haruslah betul-betul dapat dijaga kevalidannya, sehingga memudahkan koordinasi  mulai dari lini atas hingga lini bawah, mulai dari UPT hingga kader-kader yg ada di wilyahnya,” ujar Kepala DP3AKB Drs. Sukam, M.Si. saat membuka Rapat Koordinasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2017 di Aula PKK Kota Probolinggo, Selasa (01/08/207) pagi.

 

Sebagai tindak lanjut dari Pendataan Keluarga Nasional yang diselenggarakan pada tahun 2015, DP3AKB Kota Probolinggo melaksanakan Rapat Koordinasi Pemutahkiran Data Basis Keluarga yang diikuti oleh PPKBD dan Kader Pendataan se-kota Probolinggo, dengan tujuan untuk melakukan pemutakhiran dan pendataan ulang terhadap data kependudukan di wilayah Kota Probolinggo akibat perubahan komposisi yang ada misalnya dikarenakan adanya pernikahan, kelahiran, kematian, emigrasi dan lain sebagainya.
 
Dengan demikian, Drs. Sukam, M.Si. menjelaskan hasil dari pemutakhiran data tersebut akan diperoleh data kependudukan, meliputi Data Kepala Keluarga, Data Pasangan Usia Subur (PUS), Data Jumlah Penduduk, Data Kesertaan ber-KB dan Data Keluarga Sejahtera, yang kesemuanya akan menjadi acuan bagi perencanaan dan pengembangan program selanjutnya, hasil data jumlah penduduk misalnya akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam memenuhi jumlah kebutuhan alat kontrasepsi di tiap-tiap daerah. (uby)