foto1
foto1
foto1
foto1
foto1



RAKERDA PROGAM KB: EVALUASI CAPAIAN MKJP PRIA YANG MASIH RENDAH

RAKERDA PROGAM KB : EVALUASI CAPAIAN MKJP PRIA YANG MASIH RENDAH

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim, Yenrizal Makmur (empat dari kanan) bersama Kepala DPPPAKB Kota Probolinggo (lima dari kanan) saat foto bersama pada acara Rakerda Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2018 di Sabha Brina Praja Kantor Walikota Probolinggo, Senin (3/9)

 

Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan di Sabha Bina Praja Kantor Walikota Proolinggo, Senin (03/9) dilaksanakan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga tahun 2018 sekaligus untuk mengkonsolidasi dan mempersiapkan sinergitas program KB dengan program pembangunan lainnya di Kota Probolinggo agar terwujud masyarakat Kota Probolinggo yang sejahtera.

Selain dihadiri oleh Dinas terkait, Camat dan Lurah se Kota Probolinggo, Faskes KKB dan PKB Kota Probolinggo, turut serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim, Yenrizal Makmur yang memberikan sambutan pada Raperda kali ini. Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Walikota Probolinggo dan seluruh mitra terkait atas terselenggaranya acara ini dan komitmen dalam mensukseskan pencapaian program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Pada Raperda Program Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2018 kali ini yang menjadi fokus perhatian dan bahan evaluasi adalah masih rendahnya kepesertaan pria dalam menggunakan produk KB khususnya pada MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang).

Oleh karenanya, Renrizal Makmur dalam sambutannya memaparkan secara glambang beberapa sasaran strategis pelaksanaan program KB ke depan, yaitu ; (pertama) pencapaian unmeet need yang masih tinggi dibandingkan target menjadi bahan evaluasi bersama dalam rangka menurunkan unmeet need; (kedua), kemitraan keluarga berencana di daerah terpencil dan perbatasan menjadi sasaran dalam kelompok MKJP; kemudian (ketiga) kelompok kegiatan yang ada di masyarakat baik kelompok tribina (BKB, BKR,BKL) dan UPPKS agar dilakukan pembinaan rutin dan dipantau secara optimal dalam menjaga keikutsertan program KB, sehingga manfaat kegiatan dapat dirasakan oleh anggota kelompok masing-masing.

Masih dalam pembahasan yang sama, hasil pendataan keluarga masih menjadi yang utama untuk selalu mendapat perbaikan agar data yang dilaksanakan berdasarkan by name by adrees benar-benar dapat kita rasakan manfaatnya bagi pemerintah sehingga dapat dilakukan intervensi program dan sasaran yang tepat sasaran. (UBY)